03 a Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Karakteristik Kegiatan Statistik

Menghasilkan suatu statistik

Mencakup keseluruhan tahapan proses bisnis statistik

Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan
Identifikasi kebutuhan, Perancangan, Pembangunan, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Diseminasi, Evaluasi

Kegiatan statistik adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan statistik.

Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK

Manfaat GENERIC STATISTICAL BUSINESS PROCESS MODEL (GSBPM)

Manajemen Data (Satu Data Indonesia)

PENGERTIAN DAN TUJUAN SATU DATA INDONESIA

Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerahdalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Manajemen Data (Satu Data Indonesia)

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

1. Standar Data

Manfaat Standar Data Statistik

meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi
memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antara Pembina Data dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah
menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

Komponen Standar Data Statistik

2. Metadata

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadatasesuai dengan struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh BPS.

Pengertian Metadata Statistik

Informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola.
Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.

3. Interoperabilitas

Pengertian Interoperabilitas Data

Prinsip bagi pakai data antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Agar dapat dibagipakaikan, data harus:

Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik

Contoh Implementasi Interoperabilitas Data

Penyediaan data dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem eketronik, misal data dalam format Excel, CSV, Json (jacascript object notation)
Penyediaan webservice (Application Programming Interface/API) untuk mengakses data BPS melalui website BPS.

4. Kode Referensi dan Data Induk

Kode referensi dan data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

Kode referensi dan/atau data induk; dan
Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.